Tindak Lanjuti 1000 Prona. BPN Bondowoso dan Pemerintah Desa Pelalangan Sosialisasikan Program ke Masyarakat

Tindak Lanjuti 1000 Prona. BPN Bondowoso dan Pemerintah Desa Pelalangan Sosialisasikan Program ke Masyarakat

PELALANGAN 19/7. Sebagai tindak lanjut dari rencana diterapkannya proram Proyek Operasi Nasional Agraria atau disebut PRONA oleh BPN Bondowoso dengan Pemerintah Desa Pelalangan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang bertempat di pendopo kantor Desa Pelalangan Rabu 19/07. Kepala Desa Pelalangan Mufid memberikan sambutan terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan, beliau menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat agar mendukung dan berpartisipasi terhadap program ini agar bisa dijangkau dan dimamfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena sekitar 1.500 bidang dari berbagai jenis bidang tanah baik tanah sawah, perkebunan, dan perumahan hanya sekitar 300 bidang tanah yang beridentitas atau bersertipikat. Untuk itu dimulai pada hari ini Kepala Desa menghimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan dan juga beliau meminta kepada masyarakat yang hadir mengikuti sosialisasi prona agar menyampaikan kepada saudara dan juga tetangganya di rumah agar juga mendaftarkan tanahnya yang masih belum bersertipikat ke Pantia program Prona yang ada di Kantor Desa.

Selanjutanya dari Pihak BPN Bondowoso yaitu Bapak Hairul selaku Koordinator Lapangan PRONA Kabupaten Bondowoso menyampaikan Tujuan dari pelaksanaan Program Proyek Agraria(PRONA) ini, adapun tujuannya ialah agar semua bidang tanah yang ada diseluruh indonesia memiliki identitas yang sah secara hukum. Karena dari tahun 1960 sampai pada saat ini bidang tanah yang beridentitas yang sah secara hukum hanya sekitar satu juta bidang. Dan program ini adalah sebagai bentuk strategi Pemerintah untuk menunjang masyarkat agar bisa mengikuti dan mendaftarkan tanah hak miliknya kepada BPN Bondowoso melalui Program ini. Bapak Hairul juga menambahkan bahwa program berlaku secara nasional, dan pada tahap pertama di wilayah Provinsi jawa timur mendapatkan Jatah Prona sebanyak 800.000 Bidang selanjutnya dibagi di beberapa wilayah Kabupaten di antaranya Kabupaten Bondowoso mendapatkan Jatah 9.000 Prona.

Pada Tahap Kedua ini Kabupaten Bondowoso dijatahi 10.000 Bidang oleh Provinsi Jawa Timur. Karena Provinsi Jawa Timur memperoleh 400.000 Bidang Prona. Dan berdasarkan pengajuan permohonan Program Prona dari Kepala Desa Pelalangan kepada BPN Bondowoso, maka BPN Bondowoso merekomendasikan program ini ke Desa Pelalangan sebanyak 1.000 Bidang. Dari hasil sosialisasi ini Bapak Hairul menghimbau kepada Masyarakat Desa Pelalangan untuk mendukung dan berpartisipasi terhadap program Prona ini agar seluruh bidang tanah yang ada di Desa Pelalangan ini memiliki identitas yang sah secara hukum dan bisa mengangkat derajat ekomoni masyarakat. (Fai)

Peguyuban Rutin Bentuk kekompakan Kepala Desa dan Operator Desa se- Kecamatan Wonosari.

Peguyuban Rutin Bentuk kekompakan Kepala Desa dan Operator Desa se- Kecamatan Wonosari.

PELALANGAN 13/07. Peguyuban rutin Kepala Desa dan Operator Desa se-Kecamatan Wonosari digelar kembali dalam rangka untuk berkoordinasi tentang capaian kegiatan pembangunan desa dan pengadministrasian APBDesa semester pertama ditahun anggaran 2017, dan pada hari ini peguyuban ini laksanakan di Desa Kapuran. Peguyuban ini dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali dengan tujuan agar sesama Kepala Desa dan Operator Desa se Kecamatan Wonosari dapat  saling memberikan informasi tentang permasalahan atau kendala- kendala  yang ditemui ketika kegiatan sedang berlangsung baik kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan atau di bidang pengadministrasian APBDesa.

Bapak Samsuri selaku Kepala Desa Kapuran dan juga sebagai Koordinator Kepala Desa se- Kecamatan Wonosari menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Operator Desa diantaranya ialah tentang percepatan pelaporan APBDesa Semester Pertama. Selain itu juga Bapak Samsuri juga meminta laporan kepada masing-masing Operator Desa tentang capaian dan kendala apa saja yang ditemui saat pelaksanaan pengadministrasian APBDesa. Laporan ini diminta agar segera dapat diselesaikan bersama sehingga kendala yang ditemui tidak mengganggu kegiatan pembangunan di tahap selanjutnya. Hal ini ditanggapi oleh salah satu Operator Desa dalam laporannya bahwa terdapat kendala-kendala yang ditemui dalam kegiatan Pengadministrasian APBDesa yang pertama ialah dikarenakan sulitnya memahami alur pengadministrasian APBDesa karena Operator Desa masih tahap belajar menggunakan Aplikasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa yaitu SISKEUDES. Akan tetapi masing-masing Operator Desa optimis dapat menyelesaikan pelaporan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Dalam hal ini juga masing- masing Operator Desa berharap semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan desa lebih difungsikan lagi sesuai dengan tupoksinya agar pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan pengadministrasian APBDesa berjalan lancar dan sesuai dengan laporan penggunaanya. (Fai)

BPN Bondowoso targetkan 1.000 peserta PRONA di Desa Pelalangan

BPN Bondowoso targetkan 1.000 peserta PRONA di Desa Pelalangan

PELALANGAN 12/07. Proyek Operasi Nasional Agraria atau disebut PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar yang menjadi acuan untuk dilakasanakannya PRONA Tersebut adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain.

Ditinjau dari data induk statistik penduduk Desa Pelalangan diperoleh hasil rata-rata berpenghasilan tidak tetap masyarakat sehingga tergolong dalam kategori ekonomi lemah sampai menengah. Maka dari itu PRONA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat dari data legalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat yang terhimpun dalam induk data desa masih belum sampai 20% bidang tanah yang bersertipikat. Sehingga Mufid selaku Kepala Desa Pelalangan berinisiatif mengajukan permohonan PRONA kepada BPN Bondowoso dengan beberapa pertimbangan yang sesuai dengan kriteria subyek Prona. Dari permohonan tersebut diterima oleh Pihak BPN dan selanjutnya disetujui dan ditargetkan dengan 1000 Peserta Prona dan harus terpenuhi sampai  Desember 2017.

Untuk menindak lanjuti proyek tersebut Pihak BPN berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pelalangan terkait dengan persiapan yang harus dipenuhi agar Proyek tersebut berjalan lancar dan memenuhi target yang telah disepakati. Dari hasil koordinasi ini, Pemerintah Desa Pelalangan bertekad untuk memenuhi target 1000 peserta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu Kepala Desa Pelalangan menghimbau kepada seluruh Perangkat Desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara door to door agar PRONA ini dapat dimamfaatkan semaksimal mungkin, karena program ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan kembali di Desa Pelalangan. Untuk menindak lanjuti pelaksanaan PRONA ini Pihak BPN Bondowoso dan Pemerintah Desa Pelalangan akan mengadakan Penyuluhan di Kantor Desa yang tentunya akan melibatkan Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Pelalangan agar mengetahui adanya program PRONA serta memahami fungsi dan mamfaat dari Legalisasi Aset ini secara mendalam agar dikemudian hari tidak terjadi persengketaan aset dikarenakan tidak adanya bukti legalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. (FAI)

 

Pemerintah Desa Pelalangan Terima Peserta KKN Tematik Unej.

Pemerintah Desa Pelalangan Terima Peserta KKN Tematik Unej.

PELALANGAN 12/07. Universitas Jember menerjunkan 2.324 mahasiswanya untuk melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode II tahun akademik 2016/2017 di beberapa kota jawa timur dan luar jawa, diantaranya juga diterjunkan di beberapa desa di Kabupaten Bondowoso termasuk di Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari dengan menerima 10 Mahasiswa yang dikoordinatori oleh Widodo Eko Pambudi. dalam jangka waktu 45 hari perserta KKN tersebut mngawali tugas kerja dengan acara perkenalan kepada Pemerintah Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari di Pendopo Kantor Desa. Dalam acara tersebut Koordinator KKN menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Desa Pelalangan karena ketersediaannya untuk menerima dan memeberikan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan peserta KKN selama bertugas hingga 24 Agustus 2017 di Desa Pelalangan.

Demikian juga dari pihak Pemerintah Desa Pelalangan melalui Sekretaris Desa Pelalangan Samsudin menyambut dengan tangan terbuka dan serta turut merasa bersyukur karena dengan hadirnya peserta KKN diharapkan dapat memeberikan kontribusi lebih untuk memajukan Desa Pelalangan dari segi Kepemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Karena dari beberapa peserta KKN yang hadir terdapat beberapa jurusan program pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa diantaranya terkait dengan Pengetahuan Hukum, Administrasi Pemerintahan Desa serta diharpakan dapat membantu menerapkan prioritas program kerja Kementrian Desa.

Selain hal itu juga dengan adanya sebuah sistem pengadministrasian desa berbasis web yang dicetuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) yang bekerja sama dengan Universitas Jember, diharapkan Peserta KKN bisa memberikan pelatihan lanjutan kepada operator desa yang telah ditugaskan oleh Kepala Desa Pelalangan agar sistem tersebut bisa dikelola dan dimamfaatkan secara keselurahan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat.

Sekretaris Desa juga menyampaikan permohonan maaf dan agar dimkalumi apabila fasilitas Desa Pelalangan kurang memadai sehingga mengganggu aktifitas Peserta KKN, dalam hal ini juga Sekretaris Desa meminta kepada Perangkat Desa untuk selalu membantu terhadap kebutuhan Mahasiswa Peserta KKN dan diharapkan untuk saling berkoordinasi agar setiap penyelenggaraan kegiatan yang dicanangkan dapat tercapai dan tepat sasaran sehingga dapat bermamfaat secara berkelanjutan untuk Pemerintah Desa dan masyarakat. (Fai)

Kunjungan Menteri Desa di Sarasehan Desa di Unej dan Resmikan SAID Bondowoso

Kunjungan Menteri Desa di Sarasehan Desa di Unej dan Resmikan SAID Bondowoso

JEMBER – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dipastikan hadir dalam acara Sarasehan di Gedung Soetardjo Universitas Jember (Unej) hari ini (10/7). Menteri Desa Eko Putro pemateri utama dalam sarasehan dengan tema Membangun Sinergitas Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kemandirian Desa tersebut. Menteri Desa Eko Putro juga akan meresmikan program Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) Bondowoso yang dikembangkan Universitas Jember.

Pagi pukul 09.00 Menteri Desa Eko Putro dijadwalkan mengisi Sarasehan Desa. Launching SAID dan pemberian penghargaan desa juara di Jember sebelum arahan Menteri Desa pada Sarasehan Desa di Unej. Satu hari berikutnya, 11 Juli 2017 aman melepas 2.200 mahasiswa KKN Unej gelombang II Periode 2017/2018. Kabag Humas dan Protokol Unej Drs Agung Purwanto MSi menyatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo telah dikonfirmasi kehadirannya di Jember. “Sampai konformasi kami terkahir, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo hadir di Jember,” kata Agung Purwanto. Unej telah mengembangkan program SAID sebagai cyber village di Bondowoso. “Ini bagian dari membangun negeri,” imbuh Dosen Fisip Unej tersebut. Unej melalui Program Universitas Membangun Desa (UMD) telah membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mewujudkan SAID. Jika sebelumnya hanya ada 10 desa yang sudah menerapkan SAID, rencananya jumlah ini bakal bertambah. Sehingga Unej telah meng-upload data SAID untuk 219 desa atau seluruh desa di Bondowoso namun yg siap beroperasi 82 desa. 137 desa lainnya menunggu tersedianya jaringan internet. Jadi ini masalah non teknis yg datang dari pihak operator penyedia jasaSelain dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, pemateri dalam sarasehan yang bakal hadir adalah perwakilan Pemerintah Provinsi.