PELALANGAN 12/07. Proyek Operasi Nasional Agraria atau disebut PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar yang menjadi acuan untuk dilakasanakannya PRONA Tersebut adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain.

Ditinjau dari data induk statistik penduduk Desa Pelalangan diperoleh hasil rata-rata berpenghasilan tidak tetap masyarakat sehingga tergolong dalam kategori ekonomi lemah sampai menengah. Maka dari itu PRONA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat dari data legalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat yang terhimpun dalam induk data desa masih belum sampai 20% bidang tanah yang bersertipikat. Sehingga Mufid selaku Kepala Desa Pelalangan berinisiatif mengajukan permohonan PRONA kepada BPN Bondowoso dengan beberapa pertimbangan yang sesuai dengan kriteria subyek Prona. Dari permohonan tersebut diterima oleh Pihak BPN dan selanjutnya disetujui dan ditargetkan dengan 1000 Peserta Prona dan harus terpenuhi sampai  Desember 2017.

Untuk menindak lanjuti proyek tersebut Pihak BPN berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pelalangan terkait dengan persiapan yang harus dipenuhi agar Proyek tersebut berjalan lancar dan memenuhi target yang telah disepakati. Dari hasil koordinasi ini, Pemerintah Desa Pelalangan bertekad untuk memenuhi target 1000 peserta dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu Kepala Desa Pelalangan menghimbau kepada seluruh Perangkat Desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara door to door agar PRONA ini dapat dimamfaatkan semaksimal mungkin, karena program ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan kembali di Desa Pelalangan. Untuk menindak lanjuti pelaksanaan PRONA ini Pihak BPN Bondowoso dan Pemerintah Desa Pelalangan akan mengadakan Penyuluhan di Kantor Desa yang tentunya akan melibatkan Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Pelalangan agar mengetahui adanya program PRONA serta memahami fungsi dan mamfaat dari Legalisasi Aset ini secara mendalam agar dikemudian hari tidak terjadi persengketaan aset dikarenakan tidak adanya bukti legalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. (FAI)